JAKARTA, Globalmedia.co.id – Rangkaian kasus korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di lingkungan PT Pertamina untuk periode 2018–2023 terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa pengembalian dana senilai Rp2 miliar yang diserahkan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara ini.
Penyerahan dana tersebut terjadi sebelum Bobby menjabat sebagai pimpinan tertinggi di PT KAI, dan telah diproses secara hukum sejak pertengahan tahun lalu.
“Uang yang diserahkan oleh saudara BR diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Budi menegaskan Bobby bersikap kooperatif sepanjang proses penyidikan. Dana tersebut diserahkan secara sukarela setelah Bobby menyadari asal-usul uang yang diterima dari koleganya yang kini terseret dalam perkara korupsi di BUMN energi tersebut.
“Saudara BR secara kooperatif menyerahkan uang itu begitu mengetahui adanya keterkaitannya dengan perkara. Dana tersebut kemudian disita oleh penyidik,” jelas Budi.
Ia juga meluruskan bahwa proses penyitaan barang bukti tersebut sebenarnya telah selesai sejak Agustus 2025, sehingga bukan merupakan langkah hukum yang baru saja diambil.
Sementara itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama dalam kasus ini, yaitu Dian Rachmawan (Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom 2017–2019), Weriza (Senior GM Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012–2020), serta Elvizar (pemilik PT Pasifik Cipta Solusi dan mantan pejabat PT Telkom).
Praktik suap terkait pengadaan perangkat otomatisasi tangki (ATG) serta mesin EDC untuk skema barcode BBM bersubsidi ini menimbulkan kerugian negara yang besar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian dari pengadaan ATG mencapai Rp193,75 miliar, sedangkan pengadaan mesin EDC merugikan keuangan negara sebesar Rp128,42 miliar. Ketiga tersangka kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
