JAKARTA, Globalmedia.co.id – Praktik pengawasan siber yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas oleh pihak kepolisian menjadi sorotan tajam dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung. Ia menegaskan pentingnya membedakan antara akses informasi yang sah dengan penyadapan yang melanggar hak privasi warga.
Dalam pemaparan kuncinya di hadapan para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan pada Forum Bisnis Paten Indonesia 2026, Kamis (6 November 2026), Rocky menyampaikan perumpamaan yang tegas:
“Paten adalah cara kita menyadap secara hukum atas apa yang menjadi penemuan dan kekayaan intelektual. Lain halnya dengan penyadapan tanpa dasar hukum — itulah yang justru harus diwaspadai, termasuk jika dilakukan oleh aparat penegak hukum.”
Pernyataan ini memantik diskusi hangat mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam menjalankan pengawasan di ruang digital, serta perlunya jaminan perlindungan data pribadi setiap warga negara. Rocky menekankan bahwa kewenangan pengawasan tidak boleh dijalankan sewenang-wenang, melainkan harus selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 sendiri merupakan wadah pertemuan strategis yang menghimpun para penemu, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas pengelolaan hak kekayaan intelektual demi kemajuan ekonomi nasional.
By. Syahril Inanda
Sumber : Suara.com
copyright © 2026. Designed by globalmedia.co.id
